MAMUJU, Sebelas.id – Sebanyak 30 desa di Kabupaten Mamuju belum menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun anggaran 2020.
Sebagai di ketahui, mencuaknya polemik ADD tahap II tersebut usai puluhan kepala desa (kades) di hari senin, 28 desember 2020 lalu, mendatangi kantor bupati untuk meminta pemkab bertanggung jawap atas masalah itu,
Hal itu lantaran anggaran yang dimiliki Pemda Mamuju sudah tidak mencukupi.
“Anggaran (untuk ADD) tidak mencukupi,” ungkap Kepala DPKAD Mamuju, saat di konfirmasi oleh salah satu media di mamuju.
Keadaan ini pun mendapat tanggapan Ketua Komisi 1 DPRD Mamuju, Sugianto.
Menurutnya, Pemda Mamuju bak mengalami musibah kecelakaan, dengan adanya polemik ADD tersebut.
“Ini seperti kecelakaan, ya, seperti kereta yang keluar dari relnya, pasti kecelakaan,” ujar politisi Golkar itu, Minggu (3/1/2021).
Bukan tanpa alasan Sugianto mengandaikan masalah ADD sebagai suatu kecelakaan.
Pasalnya, ADD untuk 88 desa se-Kabupaten Mamuju sudah dialokasikan dalam APBD 2020.
“Jadi ini kecelakaan atau dengan kata lain, terjadi kegagalan pengelolaan anggaran daerah,” jelasnya.
Dia pun mempertanyakan anggaran ADD 88 desa yang sudah masuk di APBD 2020.
“Kalau sudah masuk kantor, kita rencana panggil DPKAD,” pungkas Sugianto.
